Hukum Adat: Pengertian, Contoh, dan Posisinya Setelah KUHP Baru

pengertian-dan-contoh-hukum-adat

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis, tumbuh dari kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat setempat, ditaati secara turun-temurun, dan punya sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu. Keberadaannya diakui oleh UUD 1945, dan sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, “hukum yang hidup dalam masyarakat” juga mendapat tempat dalam hukum pidana nasional.

Coba perhatikan sekitar Anda. Cara keluarga membagi harta warisan, aturan desa soal tanah bersama, atau kebiasaan menyelesaikan perselisihan lewat musyawarah tokoh adat sebelum dibawa ke polisi. Banyak di antaranya bersumber dari hukum adat. Hanya saja, karena jarang tertulis, keberadaannya sering tidak disadari.

Artikel ini membahas pengertian hukum adat, ciri-cirinya, contohnya di berbagai daerah termasuk Sumatera Selatan, serta kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia hari ini.

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Istilah “hukum adat” (adatrecht) dipopulerkan oleh Christiaan Snouck Hurgronje dan kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum Belanda yang meneliti hukum adat di Nusantara secara mendalam. Van Vollenhoven membedakan dua hal yang sering dianggap sama. Adat adalah kebiasaan yang tidak memiliki sanksi, sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang memiliki sanksi.

Beberapa ahli lain memberi penekanan berbeda. Ter Haar melihat hukum adat lahir dari keputusan para fungsionaris hukum, seperti kepala adat atau tetua kampung, saat mereka menyelesaikan perkara di masyarakat. Teorinya dikenal sebagai teori keputusan (beslissingenleer). Sementara itu, Soepomo menggambarkan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, tetapi hidup sebagai aturan yang ditaati dan didukung masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan hukum. [perlu diverifikasi: redaksi definisi dari buku ajar hukum adat]

Jika disederhanakan, hukum adat adalah aturan yang lahir dari masyarakat sendiri, bukan dari lembaga pembentuk undang-undang, dan tetap dipatuhi karena dianggap adil dan mengikat.

Dalam studi ilmu hukum, hukum adat dipelajari sebagai bidang tersendiri. Gambaran bidang-bidang lainnya bisa Anda baca di artikel mengenal cabang ilmu hukum.

Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari hukum tertulis buatan negara.

  • Umumnya tidak tertulis. Aturannya diwariskan secara lisan dan lewat praktik. Ada pengecualian, misalnya awig-awig di Bali atau Undang-Undang Simbur Cahaya di Sumatera Selatan yang dituliskan.
  • Bersifat komunal. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Tanah ulayat, misalnya, dianggap milik persekutuan, bukan milik perorangan.
  • Religius-magis. Hukum adat banyak terkait dengan kepercayaan dan nilai spiritual masyarakat. Upacara adat sering menyertai peristiwa hukum seperti perkawinan atau pembukaan lahan.
  • Konkret dan visual. Perbuatan hukum dilakukan secara nyata dan terlihat. Dua istilah yang sering dipakai adalah terang, artinya dilakukan di hadapan kepala adat atau saksi, dan tunai, artinya serah terima dilakukan saat itu juga.
  • Dinamis. Karena tidak dibekukan dalam kitab, hukum adat bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman selama masyarakatnya masih mendukung.

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat termasuk sumber hukum tidak tertulis, berdampingan dengan sumber hukum tertulis seperti undang-undang. Pengakuan terhadap hukum adat punya dasar yang cukup kuat:

  • UUD 1945 Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • UUD 1945 Pasal 28I ayat (3): identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
  • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat (Pasal 5), dan hak ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada (Pasal 3).
  • UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1): hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  • Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: hutan adat dinyatakan sebagai hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi bagian dari hutan negara.

Satu hal yang perlu dicatat, pengakuan ini selalu disertai syarat. Hukum adat diakui sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara dan peraturan yang lebih tinggi.

Contoh Hukum Adat di Indonesia

Van Vollenhoven pernah membagi wilayah Nusantara ke dalam 19 lingkungan hukum adat (adatrechtskringen). Pembagian ini menunjukkan betapa beragamnya hukum adat di Indonesia. Berikut beberapa contoh yang masih dikenal hingga sekarang.

  • Pewarisan matrilineal di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat menarik garis keturunan dari pihak ibu. Harta pusaka tinggi, seperti rumah gadang dan tanah kaum, diwariskan melalui garis perempuan dan dikelola bersama oleh kaum, bukan dibagi per orang.
  • Sistem marga dan Dalihan Na Tolu di Batak. Masyarakat Batak menganut garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal). Hubungan kekerabatan diatur lewat Dalihan Na Tolu, yaitu tiga kedudukan yang saling menghormati dalam setiap urusan adat: hula-hula (pihak pemberi istri), dongan tubu (saudara semarga), dan boru (pihak penerima istri).
  • Awig-awig di Bali. Setiap desa adat di Bali memiliki awig-awig, yaitu aturan tertulis yang mengatur kehidupan warga desa, mulai dari kewajiban upacara hingga sanksi bagi pelanggar. Keberadaan desa adat di Bali juga diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
  • Sasi di Maluku. Sasi adalah larangan adat untuk mengambil hasil alam tertentu, seperti kelapa, ikan, atau hasil laut, dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar sumber daya alam sempat pulih. Ini salah satu contoh hukum adat yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan.
  • Tanah ulayat. Di berbagai daerah, masyarakat hukum adat memiliki hak bersama atas wilayah tertentu yang disebut hak ulayat. Hak ini diakui UUPA, meskipun dalam praktiknya sering menjadi titik sengketa dengan kepentingan lain.

Apa Bedanya Hukum Adat dengan Hukum Tertulis?

AspekHukum AdatHukum Tertulis (Negara)
BentukUmumnya tidak tertulisTertulis dalam peraturan perundang-undangan
SumberKebiasaan dan nilai masyarakatLembaga pembentuk undang-undang
PembentukMasyarakat dan fungsionaris adatDPR, Presiden, pemerintah daerah, dan lembaga berwenang
SifatDinamis, mengikuti perkembangan masyarakatRelatif tetap sampai diubah secara resmi
SanksiSanksi adat, seperti denda adat, kewajiban adat, atau sanksi sosialSanksi pidana, perdata, atau administratif
Wilayah berlakuTerbatas pada masyarakat adat tertentuBerlaku secara nasional atau di wilayah tertentu sesuai aturannya

Keduanya tidak harus saling meniadakan. Dalam banyak hal, hukum negara justru mengakui dan memberi ruang bagi hukum adat, seperti terlihat dalam UUPA dan KUHP baru.

Posisi Hukum Adat Hari Ini: Setelah KUHP Baru Berlaku

Perkembangan paling penting terkait hukum adat datang dari KUHP baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

KUHP lama menganut asas legalitas secara ketat. Seseorang hanya bisa dipidana jika perbuatannya sudah diatur dalam undang-undang tertulis. KUHP baru tetap memegang asas tersebut, tetapi lewat Pasal 2 juga mengakui berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Artinya, seseorang dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum adat setempat untuk perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP.

Pengakuan ini tidak tanpa batas. Hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum itu hidup, sepanjang tidak diatur dalam KUHP, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. KUHP baru juga mengenal pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Ketentuan ini memunculkan dua pandangan. Pihak yang mendukung melihatnya sebagai pengakuan atas rasa keadilan masyarakat lokal yang selama ini kurang terwadahi hukum nasional. Pihak yang mengkritisi mengingatkan risiko terhadap kepastian hukum, karena aturan yang tidak tertulis bisa ditafsirkan berbeda-beda. Bagaimana keseimbangan keduanya dijaga akan banyak ditentukan oleh peraturan pelaksana dan praktik di pengadilan.

Di luar KUHP, pekerjaan rumah lain masih ada. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, yang diharapkan memberi payung hukum lebih jelas bagi masyarakat adat, hingga kini belum disahkan. 

Kesimpulan

Hukum adat adalah hukum yang lahir dan hidup di tengah masyarakat. Bentuknya sebagian besar tidak tertulis, sifatnya komunal dan dinamis, dan keberadaannya diakui mulai dari UUD 1945 hingga KUHP baru. Contohnya bisa ditemukan di hampir setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan dengan Undang-Undang Simbur Cahaya.

Memahami hukum adat berarti memahami salah satu akar hukum Indonesia. Bagi Anda yang ingin melihat gambaran lebih luas tentang bidang-bidang yang dipelajari dalam ilmu hukum, lanjutkan dengan membaca Mengenal Cabang Ilmu Hukum. Jika Anda tertarik mendalami hukum Indonesia secara utuh di bangku kuliah, kenali juga Program S1 Ilmu Hukum STIHPADA, yang terakreditasi Unggul dari BAN-PT.