Mengenal Paralegal: Tugas, Syarat & Cara Ikut Pelatihan

mengenal-paralegal

Paralegal adalah orang yang punya pengetahuan dan keterampilan dasar hukum untuk membantu memberikan layanan hukum, misalnya penyuluhan, konsultasi awal, pendampingan di luar pengadilan, atau penyiapan dokumen. Paralegal bukan advokat dan tidak boleh beracara di pengadilan secara mandiri. Untuk menjadi paralegal, Anda tidak wajib bergelar sarjana hukum. Jalurnya adalah mengikuti pelatihan paralegal, umumnya lewat organisasi bantuan hukum.

Di banyak desa dan komunitas, orang yang pertama kali membantu warga menghadapi masalah hukum sering kali bukan pengacara. Bisa jadi ia seorang aparat desa, pendamping komunitas, atau aktivis lembaga sosial yang pernah ikut pelatihan paralegal. Merekalah yang menjelaskan hak-hak warga, membantu menyusun surat, atau menghubungkan warga dengan advokat ketika kasusnya harus dibawa ke pengadilan.

Artikel ini membahas apa itu paralegal, apa saja tugas dan batas kewenangannya, syarat untuk menjadi paralegal, cara mengikuti pelatihannya, dan jalur lanjutan jika suatu hari Anda ingin menjadi advokat.

Paralegal Punya Dua Konteks yang Perlu Dibedakan

Istilah “paralegal” di Indonesia dipakai untuk dua peran yang berbeda. Banyak informasi yang beredar mencampur keduanya, sehingga sering membingungkan.

  • Paralegal dalam bantuan hukum. Inilah paralegal yang diatur oleh pemerintah. Dasarnya adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Paralegal jenis ini direkrut dan dilatih oleh pemberi bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), untuk membantu masyarakat, terutama warga yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan.
  • Paralegal di kantor hukum atau perusahaan. Di dunia kerja, “paralegal” juga dipakai sebagai nama posisi, mirip dengan legal assistant. Tugasnya membantu advokat atau tim legal dalam riset, penyusunan draf dokumen, dan pengelolaan berkas. Posisi ini tidak diatur secara khusus oleh peraturan tentang paralegal. Syaratnya ditentukan oleh perusahaan atau kantor hukum yang membuka lowongan.

Pembahasan dalam artikel ini lebih banyak mengacu pada paralegal dalam bantuan hukum, karena aturan, pelatihan, dan batas kewenangannya jelas. Meski begitu, pengetahuan yang didapat dari pelatihan paralegal juga berguna jika Anda bekerja di kantor hukum atau perusahaan.

Tugas Paralegal

Paralegal dalam bantuan hukum bekerja terutama di jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Beberapa bentuk kegiatannya:

  • Penyuluhan hukum, misalnya menjelaskan hak warga terkait tanah, pernikahan, atau ketenagakerjaan.
  • Konsultasi hukum awal, yaitu mendengarkan masalah warga dan memetakan langkah yang bisa diambil.
  • Investigasi kasus, berupa pengumpulan data dan fakta di lapangan.
  • Mediasi dan negosiasi, membantu para pihak mencari jalan damai.
  • Pendampingan di luar pengadilan, misalnya mendampingi warga saat berurusan dengan instansi pemerintah.
  • Penyusunan dokumen hukum sederhana, seperti surat pengaduan atau surat kuasa.
  • Pemberdayaan masyarakat, agar warga lebih paham hukum dan berani memperjuangkan haknya.

Bagi paralegal di kantor hukum atau perusahaan, tugasnya lebih administratif dan teknis: mencari referensi peraturan dan putusan, menyiapkan draf kontrak atau dokumen perkara, mengatur jadwal sidang, dan merapikan arsip.

Paralegal hanyalah salah satu dari banyak profesi hukum yang tidak berhubungan langsung dengan ruang sidang. Pilihan lainnya bisa Anda baca di artikel pekerjaan non-litigasi di bidang hukum.

Batas Kewenangan Paralegal

Ini bagian yang sering terlewat. Permenkumham No. 1 Tahun 2018 sempat memuat ketentuan yang memungkinkan paralegal memberikan bantuan hukum secara litigasi, yaitu terlibat dalam penanganan perkara di pengadilan. Ketentuan ini kemudian diuji ke Mahkamah Agung.

Melalui Putusan MA No. 22 P/HUM/2018, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan tersebut. Artinya, paralegal tidak boleh beracara atau menangani perkara di pengadilan secara mandiri. Kewenangan beracara di pengadilan tetap menjadi milik advokat.

Dalam praktiknya, paralegal bekerja di bawah koordinasi pemberi bantuan hukum dan berkolaborasi dengan advokat. Ketika masalah warga harus dibawa ke pengadilan, paralegal membantu menyiapkan data dan mendampingi warga, sementara proses di persidangan ditangani advokat.

Jadi, jika ada pelatihan yang menjanjikan pesertanya “bisa beracara di pengadilan setelah lulus”, sebaiknya Anda waspada.

Paralegal dan Advokat, Apa Bedanya?

AspekParalegal (bantuan hukum)Advokat
Dasar hukumUU Bantuan Hukum dan Permenkumham No. 1 Tahun 2018UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Syarat pendidikanTidak wajib bergelar sarjana hukumWajib bergelar sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
Cara menjadiDirekrut dan dilatih oleh pemberi bantuan hukumMengikuti PKPA, lulus ujian profesi, magang, lalu disumpah di Pengadilan Tinggi
Beracara di pengadilanTidak boleh secara mandiriBoleh
Fokus kerjaNon-litigasi dan pemberdayaan masyarakatLitigasi dan non-litigasi

Keduanya punya peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Paralegal menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput, sedangkan advokat menangani perkara yang membutuhkan kewenangan penuh di pengadilan.

Syarat Menjadi Paralegal

Menurut Permenkumham No. 1 Tahun 2018, syarat menjadi paralegal dalam bantuan hukum cukup sederhana:

  1. Warga negara Indonesia.
  2. Berusia paling rendah 18 tahun.
  3. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat.
  4. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum yang merekrutnya.

Selain syarat formal, ada beberapa hal yang membuat seorang paralegal bisa bekerja dengan baik: kepedulian pada masalah orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan warga dari berbagai latar belakang, ketelitian dalam mencatat fakta, dan kesediaan terus belajar.

Untuk posisi paralegal di kantor hukum atau perusahaan, syaratnya bervariasi. Ada yang menerima lulusan SMA atau D3, ada juga yang mengutamakan mahasiswa atau lulusan hukum. Sertifikat pelatihan paralegal biasanya menjadi nilai tambah.

Cara Ikut Pelatihan Paralegal

Berikut langkah umum yang bisa Anda tempuh.

  1. 1. Cari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Pelatihan paralegal dalam kerangka bantuan hukum diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum, misalnya LBH atau organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah lolos verifikasi dan akreditasi pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Mulailah dengan mencari OBH di daerah Anda. [perlu diverifikasi: cara mengecek daftar OBH terakreditasi]
  1. Ikuti proses rekrutmen. Setiap OBH punya mekanisme sendiri. Ada yang membuka pendaftaran terbuka, ada pula yang merekrut dari komunitas atau desa dampingannya.
  1. Jalani pelatihan. Materi pelatihan paralegal umumnya mencakup dasar-dasar hukum, hak asasi manusia, teknik advokasi, mediasi, penanganan kasus, dan etika. Penyusunan materinya mengacu pada standar yang ditetapkan pemerintah. [perlu diverifikasi: standar kurikulum pelatihan paralegal terbaru]
  1. Dapatkan bukti kelulusan. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta biasanya mendapat sertifikat dari penyelenggara. 
  1. Praktik dan terus belajar. Pengalaman nyata didapat saat Anda mulai mendampingi warga di bawah supervisi pemberi bantuan hukum. Banyak OBH juga menyelenggarakan pelatihan lanjutan untuk memperdalam keterampilan.

Saat memilih pelatihan, ada dua hal sederhana yang bisa jadi pegangan. Pertama, pastikan penyelenggaranya jelas dan terhubung dengan pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Kedua, perhatikan apakah materinya sesuai dengan batas kewenangan paralegal yang berlaku.

Dari Paralegal ke Advokat: Jenjang Karier Lanjutan

Banyak orang yang memulai dari paralegal kemudian ingin melangkah lebih jauh. Setelah terbiasa mendampingi warga, mereka ingin bisa menangani perkara secara penuh, termasuk di pengadilan. Keinginan ini wajar, dan jalurnya cukup jelas:

  1. Kuliah S1 Ilmu Hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).
  2. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
  3. Lulus ujian profesi advokat.
  4. Menjalani magang di kantor advokat sesuai ketentuan.
  5. Disumpah di Pengadilan Tinggi.

Pengalaman sebagai paralegal akan sangat membantu di setiap tahap ini. Anda sudah terbiasa dengan kasus nyata, tahu cara berkomunikasi dengan klien, dan memahami sisi praktis hukum yang belum tentu didapat di kelas.

Bagi yang sudah bekerja, tantangan terbesarnya biasanya waktu. Sekarang banyak kampus membuka kelas karyawan dengan jadwal yang lebih fleksibel. Program S1 Ilmu Hukum STIHPADA, misalnya, terakreditasi Unggul dan tersedia dalam kelas karyawan dengan sistem hybrid (daring dan tatap muka). STIHPADA juga menyelenggarakan PKPA, sehingga dua tahap awal menuju profesi advokat bisa ditempuh di satu kampus.

Kalau Anda ingin melihat pilihan profesi hukum lain sebelum memutuskan, artikel pekerjaan dan prospek di bidang hukum bisa jadi bahan pertimbangan.

Kesimpulan

Paralegal adalah peran penting dalam membuka akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan hukum. Anda bisa menjadi paralegal tanpa gelar sarjana hukum, cukup dengan mengikuti pelatihan dari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Yang perlu diingat, paralegal punya batas kewenangan yang jelas, terutama terkait beracara di pengadilan.

Bagi sebagian orang, menjadi paralegal adalah tujuan itu sendiri. Bagi yang lain, ini adalah langkah awal menuju karier hukum yang lebih luas. Jika Anda termasuk yang kedua, langkah berikutnya adalah meraih gelar Sarjana Hukum. Kenali Program S1 Ilmu Hukum STIHPADA, yang terakreditasi Unggul dan tersedia dalam kelas karyawan hybrid.